Mengandung Babi, Penggunaan Vaksin Astrazeneca Dibolehkan, Mui

Namun, jangkauan luas host SADS-CoV, ditambah dengan kemampuan untuk bereplikasi di paru-paru manusia primer dan sel-sel enterik, menunjukkan potensi risiko untuk peristiwa kemunculan di masa depan pada populasi manusia dan hewan. Edwards, penulis pertama studi tersebut, menguji beberapa jenis sel dengan menginfeksi mereka dengan bentuk sintetis SADS-CoV untuk memahami seberapa tinggi risiko kontaminasi lintas spesies. Laboratorium Baric bekerja dengan Caitlin Edwards, seorang spesialis penelitian dan grasp mahasiswa kesehatan masyarakat di UNC-Chapel Hill, dalam penelitian yang menunjukkan bahwa manusia mungkin rentan terhadap limpahan SADS-CoV. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang bersertifikasi halal,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021. Akan tetapi, Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF meminta pemerintah untuk semaksimal mungkin menggunakan vaksin Halal, khususnya untuk umat Islam.

Vaksin Astrazeneca babi

Dengan adanya kajian AstraZeneca seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fatwa MUI penggunaan bahan asal babi pada tahap proses produksi manapun tidak diperbolehkan. Laporan hasil kajian langsung diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan standing halal-haramnya. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan fatwa MUI, penggunaan bahan asal babi pada tahap proses produksi mana pun tidak diperbolehkan.

Asrorun Niam, Sekretaris MUI Bidang Fatwa mengungkap alasan lain yang menjadi pertimbangan penggunaan vaksin AstraZeneca. Menurutnya, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya,” tegas mereka. Menurut perusahaan, semua tahapan proses produksinya, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya. “Jadi hukum haram tidak hanya dipandang dari kandungan bendanya, tetapi juga pada proses maupun manfaatnya,” terang dr Atoilah. Lebih lanjut, dr Atoilah menjelaskan bahwa tripsin babi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin AstraZeneca itu dilakukan pada proses awal penanaman untuk menumbuhkan virus pada sel inang.

Selain itu, vaksin AstraZeneca ini juga mengandung materi genetik dari protein spike virus SARS-CoV-2. Setelah vaksinasi, diproduksilah protein permukaan spike yang akan mempersiapkan sistem kekebalan untuk menyerang virus SARS-CoV-2 jika kemudian menginfeksi tubuh. Alasan kedua adalah adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko deadly jika tidak dilakukan vaksinasi Covid-19. “Pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 yang lain agar bersertifikat “Halal” guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.

Dalam kandungannya ,vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Inggris dan Swedia itu mengandung tripsin yang berasal dari babi. Komisi Fatwa MUI menyatakan vaksin Covid-19 AstraZeneca haram karena mengandung unsur babi. AstraZeneca menegaskan bahwa Vaksinnya tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya.

Pemerintah pun memutuskan untuk melanjutkan vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin AstraZeneca di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah meyakini manfaat dari vaksin AstraZeneca ini lebih besar daripada resiko yang ditimbulkan. Karena itu, Asrorun mengatakan kebolehan penggunaan Vaksin AstraZeneca tak akan berlaku lagi, jika lima alasan itu hilang. Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menjelaskan secara umum vaksinasi digunakan untuk menimbulkan antibodi terhadap virus Sars-Cov2. Vaksin itu dibuat dengan virus yang sudah diinaktivasi atau komponen virus Sars-Cov2 yang dipindah ke virus lain, yakni adenovirus. Efikasi vaksin dengan dua dosis standar hingga pemantauan 3 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen, sesuai dengan standar WHO minimal 50 persen.

Muti mengatakan, titik pijak MUI menentukan hukum haram vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca memang terletak pada tripsin yang berasal dari pankreas babi. LPPOM MUI bahkan menyatakan dapat membuktikan vaksin tersebut jika dalam proses produksinya menggunakan tripsin yang berasal dari pankreas babi. Kesimpulan ini didapat setelah mengkaji seluruh dokumen vaksin asal Inggris tersebut. “Penting untuk dicatat bahwa Vaksin COVID-19 AstraZeneca, merupakan vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan, seperti yang telah dikonfirmasi oleh Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris,” kata pihak AstraZeneca. Hal tersebut dibolehkan, sambung Jailani, karena saat ini sedang terjadi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Hari ini dijelaskan ke publik, fatwa terkait AstraZeneca dinyatakan haram tapi masih boleh digunakan. “Di masa darurat pandemi hari ini, MUI mengimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak ragu dalam melakukan program vaksin COVID-19 agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Pemerintah tidak memikiki kekuasaan memilih jenis vaksin COVID-19, mengingat keterbatasan vakisn yang tersedia baik di Indonesia maupun tingkat international. Asrorun mengungkapkan, usai melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan, hingga pemeriksaan kandungan dan produksinya, MUI juga melibatkan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas untuk dimintai keterangannya.

Lewat siaran pers yang diterima Popmama.com, menyebutkan, vaksin Covid-19 AstraZeneca tidak bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya. “Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci, tak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity,” kata Asrorun. Disebutkan bahwa pada tahap penyiapan inang virus, terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Meski demikian, MUI tetap menyampaikan saran khusus kepada pemerintah terkait produk dan jenis vaksin yang bakal digunakan pemerintah untuk vaksinasi kepada masyarakat. Asrorun mengatakan, MUI meminta pemerintah secara wajib, terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci.

Varian baru COVID-19 B117 dari Inggris terdeteksi di Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan pemeriksaan pada sampel warga setempat. Fatwa itu terkait dengan produk AstraZeneca yang diproduksi AstraZeneca di SK Bioscience, Korea Selatan. Sementara itu vaksin AstraZeneca yang diterima melalui fasilitas Covax diproduksi di Korea Selatan, memiliki jaminan mutu sesuai normal persyaratan world untuk Cara Pembuatan Obat yang Baik .