Jokowi Gagal Tangani Covid

“Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran dari COVID-19 ini bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” kata Eddy. Surabaya – Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jatim, menilai pemerintah kota setempat gagal dalam memutus rantai penyebaran Virus Corona jenis baru atau COVID-19 selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tahap pertama sejak 28 April hingga eleven Mei 2020. Apalagi, ujar Jerry, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pemerintah tahun 2020 mencapai Rp 234,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari seluruh pembiayaan anggaran yang sebesar Rp 1.one hundred ninety,9 triliun dengan defisit anggaran sebesar Rp 956,3 triliun.

Ini yang harus dipikirkan solusinya bagaimana kapasitas pasien Covid ditambah namun ada juga ruangan khusus di rumah sakit yang menangani pasien darurat selain Covid. Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest lainnya, Edie Haryoto, menyebutkan kebijakan publik yang bersifat fast respon perlu diambil pemerintah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest, Agus Pambagio, menyebutkan masih terdapat sejumlah persoalan pada kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Misalnya dari aspek hukum, masih ada peraturan yang saling berbenturan dengan peratuan setingkat lainnya. “Semua resources yang dimiliki oleh pemerintah telah dikerahkan untuk kepentingan menyelamatkan rakyat dari COVID ini dalam satu kendali presiden.

Indonesia gagal dalam menangani Covid

Grab Indonesia tidak menolerir tindakan major hakim sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, atau memaksa pelapor atau pengadu membuat pernyataan tertulis atau lisan terkait pencabutan laporan atau pengaduan. Grab Indonesia mengadopsi definisi anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu seseorang berusia di bawah 18 tahun. Untuk SEGALA BENTUK KEKERASAN SEKSUAL, menolak cara pandang yang keliru dalam menyikapi kekerasan seksual, dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban. Grab Indonesia berupaya membangun kemitraan bersama dengan lembaga negara, Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, para ahli/pakar, dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Realitas di lapangan banyak pasien-pasien darurat dengan keluhan penyakit lain sampai ditolak pihak rumah sakit karena sudah tidak menampung.

Kalau kondisinya sudah seperti itu, Daeng Faqih menekankan berarti beban terhadap tenaga kesehatan sangat meningkat dan kelelahan pasti terjadi. Untuk jangka panjang, lanjut Irwan, perlu menciptakan keyakinan kepada masyarakat bahwa perilaku kita bisa menciptakan orang lain menjadi sehat atau menjadi sakit. Juga dibutuhkan peran dan dukungan semua komunitas serta harus ada kemudahan agar protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik. Irwan mengakui karena pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua, maka banyak masyarakat yang abai dan sudah merasa lelah dengan situasi tersebut, terlebih karena perekonomian harus tetap berjalan agar mereka dapat bertahan hidup. Walhasil masyarakat tidak lagi disiplin menjalankan protokol kesehatan yang bersifat individu. Ketika warga dari negara berisiko tinggi menularkan COVID-19 sudah terlanjur masuk, lanjut Masdalina, maka pemerintah harus menutup pintu kedua, yakni karantina mandiri dengan pengawasan ketat selama 14 hari.

Untuk itu, diperlukan komitmen di tingkat tinggi melalui berbagai kebijakan/regulasi, mengembangkan inovasi, SDM, dan kelembagaan demi memperluas cakupan program. “Pentingnya memperkuat kualitas program yang ada dengan kreativitas dan inovasi berbasis budaya sesuai potensi masing-masing daerah. Hal ini akan mendorong terjadinya percepatan target Judi Online penurunan stunting di Indonesia,” ungkap Hardiansyah.

Bank Dunia menggunakan istilah voice and accountability, yang dapat diterjemahkan sebagai suara publik atau partisipasi publik dan akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas dan partisipasi publik mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Akuntabilitas, membutuhkan adanya partisipasi publik pada spektrum yang kuat untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih bagus. Di sejumlah negara, pendekatan yang digunakan dalam merespon dan menangani wabah covid-19 adalah dengan melakukan lockdown.