Bencana Di Puncak Bonus Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia

Di satu sisi, banyak pemimpin negara berusaha merumuskan resep jitu dalam menangkal penyebaran wabah ini. Di sisi lain banyak pula pemimpin yang gagal dalam merumuskan strategi mitigasi, dan hal ini berimbas pada belief issues antara pemerintah dengan masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Perlu diingat kembali bahwa tidak ada satu rumusan yang ‘paling benar’ untuk memenangkan pertempuran ini.

Salah satu epidemolog Masdalina Pane, meragukan pemerintah bisa mencapai target 2 juta dosis per hari jika stok vaksin sendiri mengalami kendala. “Inilah yang akan menjadi syarat penting untuk kita bisa terus menjaga ketahanan masyarakat dari COVID. Namun, di sisi lain kemudian pemulihan ekonomi bisa dijaga atau dipertahankan momentumnya,” kata dia. Jokowi lantas menargetkan akselarasi vaksinasi mencapai three juta per hari demi mengejar kekebalan komunal dan demi menjaga pertumbuhan ekonomi, kata Sri Mulyani.

Indonesia gagal dalam menangani Covid

Pembatasan sosial dan jaga jarak yang diberlakukan sebagai protokol kesehatan pencegah penyebaran korona, membuat masyarakat tidak bebas bergerak hingga banyak UMKM harus berjuang sekedar bertahan hidup. Mengaitkan dengan peringatan Hari Kependudukan Dunia yang diperingati tiap eleven Juli, lonjakan pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas itu perlu jadi perhatian serius semua pihak. Jika Indonesia gagal meraih bonus demografi, Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atau sulit menjadi negara kaya. Dari angkatan kerja sebanyak itu, 131,03 juta orang bekerja dan 6,88 juta menganggur.

Selain itu, kritikan soal gagalnya penanganan COVID-19 juga datang dari politikus Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitter-nya, @Andiarief__, ia menuliskan contoh permintaan maaf presiden karena telah gagal memimpin penanganan COVID-19. Jakarta, IDN Times – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak meragukan upaya pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 di Indonesia. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah kerja sama untuk memulihkan Tanah Air. Menjadikan UMKM atau usaha keluarga sebagai solusi masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang sudah eksis pun ikut terdampak korona.

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis Bandar Slot Online hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.

Pasokan tenaga kerja produktif yang melimpah justru tidak bisa terserap pasar atau tidak bisa berusaha mandiri akibat pandemi Covid-19 yang belum jelas sampai kapan akan berakhir. Meski pemerintah telah menyiapkan kenormalan baru untuk mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan akibat korona, hal itu bukan otomatis akan langsung menghidupkan kembali dunia usaha. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional . Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Dalam konteks penanganan covid-19, ada dua jenis partisipasi publik yang bisa dilaksanakan pemerintah, yakni partisipasi publik aktif dan partisipasi publik pasif.

Tak hanya itu, Kemenkes juga bertugas untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pengetatan. Apalagi menurut Pandu, PPKM tidak memiliki dasar hukum yang tak sekuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar . Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan PPKM. Presiden Joko Widodo menyampaikan ketidakpuasannya atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang telah berjalan sejak 11 Januari lalu. Ini lantaran kasus Covid-19 tak juga turun meski kegiatan ekonomi semakin dibatasi.

Partai-partai koalisi pendukung Jokowi diharapkan tidak ABS (asal bapak senang-red). Jangan menjadi Harmoko ke-2 dalam sejarah republik Indonesia,” kata Andi Arief, dikutip dari Twitter-nya, Kamis (8/7). Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.

Menurut Andi Arief, Presiden Jokowi dan para pembantunya sudah seharusnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas gagalnya mengatasi pandemi di tanah air. [newline]Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19. Segera lakukanisolasi mandiribila Anda mengalami gejala infeksi COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungihotlineCOVID-19 di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut.

Jika penegakan hukum covid-19 tidak berjalan dengan baik, maka akuntabilitas penegakan hukum covid-19 akan cenderung rendah dan masyarakat bisa melakukan gugatan dalam bentuk class action. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah sendiri untuk mengeluarkan information seakurat mungkin, sehingga knowledge tersbeut akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika akuntabilitas information ini rendah, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan menurun dalam penanganan covid-19 ini.